Tugas 1 ATA Ke 2

Nama   : Hilman
NPM    : 34114985
Kelas    : 2DB01

HAK DAN KEWAJIBAN
Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.
Contoh dari hak adalah:
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;
Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh dari Kewajiban adalah:
Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi.
melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.
Sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 maka kita harus melaksankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib,yang meliputi:
Hak dan kewajiban dalam bidang politik;
Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya;
Hak dan kewajiban dalam bidang hankam;dan
Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.
A.  Hak dan kewajiban dalam bidang politik
a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
b. Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
Hak berserikat dan berkumpul.
Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
B.. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
Arti pesan yang terkandung adalah:
Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah:
Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
C. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya: bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.
D. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Arti pesannya adalah:
Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.
sumber : http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1

BERITA
Selasa, 23/02/2016 12:34
Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Tinggi Terjadi di Jabar
Reporter: Lalu Rahadian, CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia ternyata paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat 20 pelanggaran hak KBB yang dilaporkan kepada lembaga tersebut dari wilayah Jawa Barat sepanjang 2015 lalu.

Catatan Komnas HAM serupa dengan data milik lembaga nonprofit The Wahid Institute. Berdasarkan data lembaga itu, ada 46 pelanggaran hak KBB yang terjadi di Jawa Barat tahun lalu.

Menurut Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid, maraknya pelanggaran hak KBB di Jawa Barat terjadi karena masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran di sana. Kelompok-kelompok tersebut diyakini menjadi aktor utama pelaku pelanggaran hak KBB di Jawa Barat.

"Kelompok intoleran seringkali menggunakan isu keagamaan, seperti penertiban rumah ibadah tidak berijin, dan pemberantasan aliran sesat sebagai jargon-jargon mereka. Mereka tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat," kata Yenny di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

Selain maraknya kehadiran kelompok intoleran, faktor yang menimbulkan tingginya angka pelanggaran hak KBB di Jawa Barat adalah rendahnya kesadaran terhadap hak KBB, dan kecenderungan masyarakat mengistimewakan ajaran agama tertentu di sana.

Jayadi Damanik, Koordinator Desk KBB Komnas HAM, mencontohkan salah satu praktik pengistimewaan ajaran agama tertentu dan rendahnya kesadaran hak KBB di Jawa Barat dari peristiwa pelarangan ibadah jemaat Ahmadiyah di sana.

Menurut Jayadi, Pemerintah Pusat sebenarnya tak pernah melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadah di masjidnya masing-masing. Pemerintah hanya melarang Ahmadiyah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Namun, hingga saat ini faktanya marak terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas jemaat Ahmadiyah di kawasan Jawa Barat. Pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah diduga terjadi karena masih rancunya pemahaman Pemda di sana terhadap SKB yang mengatur keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Untuk mengatasi hal itu, Jayadi pun mendorong Pemerintah Daerah Jawa Barat kembali mempelajari SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah sebelum melanjutkan implementasi pelarangan ibadah dan aktivitas bagi jemaat Ahmadiyah di sana.

"Kami dorong sebenarnya, segera lihat SKB 3 Menteri agar tidak menambah dosis dari SKB itu. SKB tidak pernah melarang jemaat Ahmadiyah ibadah di masjid masing-masing," katanya.

Secara keseluruhan, jumlah pengaduan pelanggaran hak KBB yang diterima Komnas HAM 2015 lalu mengalami peningkatan dibanding aduan tahun sebelumnya. Tercatat ada 87 pengaduan kasus pelanggaran KBB yang diterima Komnas HAM tahun lalu. Jumlah itu meningkat dari 74 pengaduan pelanggaran KBB yang diperoleh Komnas HAM pada 2014 lalu.

Sumber : http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160223123417-12-112861/pelanggaran-kebebasan-beragama-paling-tinggi-terjadi-di-jabar/



KOMENTAR
Agama merupakan salah satu yang terpenting dalam hidup ini, agama merupakan pembimbing, petunjuk, juga pedoman bagi manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik sesuai syariat agama yang di peluknya. Tanpa agama hidup menjadi sangat sulit dijalankan karena tidak ada pedoman khusus untuk menjalankan hidup tanpa agama.

Di Indonesia setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memeluk agamanya sendiri sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menghargai perbedaan agama yang di peluk oleh orang lain, karena itu merupakan mutlak kepercayaannya dan kita harus menjunjung tinggi perbedaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dalam setiap sisi kehidupan.

Untuk menaggulangi pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia diharapkan agar masyarakat lebih dapat memahami perbedaan dalam hidupnya karena itu merupakan hal yang akan terjadi dalam kemasyarakatan, peran pemerintah juga tak kalah penting, misalnya adalah mengadakan penyuluhan, seminar, atau pembimbingan pada masyarakat rentang kebebasan merupan hak setiap manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.